Sengketa Raja Gula Tak Kunjung Usai

Sengketa antara empat perusahaan yang tergabung dalam Sugar Group Companies dengan Marubeni Europe Plc Cs tak kunjung usai. Walau sudah diputus Mahkamah Agung (MA), sengketa ini terus saja berlanjut.

Pada gugatan terbaru yang disampaikan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, selain menuntut Marubeni Cs, Sugar Group juga menyeret beberapa pihak lain. Diantaranya Camat Menggala, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Tengah serta Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam gugatan yang diajukan pada Agustus 2010 itu, PN Jakarta Pusat melakukan proses mediasi. Tapi, proses mediasi atas sengketa itu pada 14 Maret 2011 menemui jalan buntu.

Dengan gagalnya proses mediasi tersebut, majelis hakim akhirnya melanjutkan proses persidangan. Gugatan ini diajukan untuk membatalkan perjanjian utang piutang utama, yaitu Akta Loan Agreement No.136 dan Akta Loan Agreement No.138. Empat perusahaan yang tergabung dalam Sugar Group Companies, yakni PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram, dan PT Garuda Pancaarta, kembali melayangkan gugatan secara perdata terhadap Marubeni Europe Plc dan tujuh pihak lainnya.

Ketujuh tergugat ini adalah Marubeni Corporation, Surya Hasan, Daddy Hariadi, Anthony Salim, Rita Bustam, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam gugatan No.373/PDT.G/2010/PN.JKT.PST ini, para penggugat meminta agar pengadilan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut tergugat I-VI untuk membayar ganti rugi materiil US$300 juta dan immateriil US$150 juta.

Penggugat menyatakan bahwa semua perjanjian yang ada antara para penggugat dan Marubeni Europe maupun Marubeni Corp adalah cacat hukum, karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang.

Atas dasar itu, para penggugat memohon agar pengadilan menyatakan batal dan tidak sah beberapa perjanjian, antara lain perjanjian kredit yang diklaim seolah-olah dibuat antara Sweet Indolampung dan Marubeni Europe dan Marubeni Corp, Akta Pemberian Hak Tanggung yang diklaim seolah-olah dibuat antara Gula Putih Mataram dan Marubeni Corp.

Menanggapi gugatan baru yang diampaikan Sugar Group tersebut, Perry Cornelius Sitohang, kuasa hukum PT Mekar Perkasa (salah satu pihak tergugat) menilai materi tersebut sama saja dengan yang dulu. “Mereka memanfaatkan celah. Mereka mengajukan gugatan sehingga untuk sementara tidak perlu membayar utang dan bunganya dulu,” katanya.

Duduk perkara kasus ini, lanjut Perry, sebenarnya simpel. Penggugat, yaitu Sugar Group membeli saham dengan segala kewajiban utang ditanggung oleh pembeli. “Si penggugat ini tidak mau membayar utang-utang ini,” katanya.

Berbeda Pendapat Kewenangan Pengadilan
Selain itu, Perry mempertanyakan kewenangan PN Jakarta Pusat menangani perkara ini. Pasalnya, selain pokok perkara sudah pernah diadili di MA, kedudukan seluruh tergugat sama sekali tidak ada yang berada di wilayah hukum Jakarta Pusat.

Hal senada juga datang dari Marubeni Corporation. Kuasa hukum Marubeni Corporation, Bharata Ramedhan menyatakan bahwa bukan kewenangan PN Pusat untuk menangani perkara ini. Pasalnya, selain domisilinya tidak sesuai dengan para tergugat, perkara ini sudah pernah ditangani di PN Gunung Sugih dan Kota Bumi di Lampung pada 2007.”Dan gugatan itu telah ditolak seluruhnya oleh MA pada tahap Kasasi,” katanya.

Untuk itu, Bharata berharap dalam perkara ini majelis hakim tidak menerima gugatan penggugat dalam putusan sela, sehingga tidak perlu memasuki pokok perkara.

Tapi kuasa hukum Sugar Group Companies, Hotman Paris Hutapea menyatakan PN Jakarta Pusat berwenang mengadili gugatannya untuk membatalkan sejumlah perjanjian terhadap Marubeni Corporation Cs. Ia juga menolak dalih tergugat untuk mengalihkan gugatannya agar dinyatakan tidak dapat diterima dan membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Seandainya merupakan kewenangan PTUN, gugatan pembatalan atas sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia tersebut telah melewati tenggang waktu 90 hari,” kata Hotman.

Obyek gugatan yang diajukan kliennya, lanjut Hotman, tidak tergolong keputusan tata usaha negara (beschiking). Sertifikat hak tanggungan dan jaminan fidusia yang merupakan obyek gugatan dibuat berdasarkan perjanjian. “Dengan demikian, dokumen itu tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara,” imbuhnya.

Masing-masing pihak punya pendapat sendiri soal kewenangan PN Jakarta Pusat mengadili sengketa ini. Untuk itu, majelis hakim yang diketuai Syarifudin akan menentukannya pada 11 April melalui putusan sela.

Awal mula dari perkara ini dimulai dari adanya kerjasama antara PT Sweet Indolampung dengan Marubeni pada proyek pabrik gula. Pada saat krisis ekonomi,yang Tak Keluarga Salim menyerahkan empat perusahaan Sugar Group kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

PT Sweet Indolampung sebagai pemilik keseluruhan obyek jaminan hak tanggungan berusaha melakukan perlindungan terhadap hartanya dengan meminta PN Gunung Sugih meletakkan sita jaminan atas tanah, barang bergerak, dan tidak bergerak.

Lalu Marubeni mengalihkan piutang dan agunan ke PT Mekar Perkasa tanpa adanya persetujuan dari majelis hakim PN Gunung Sugih, PN kota Bumi, dan juga penggugat. Selanjutnya kasus ini terus bergulir di beberapa pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Mode

Leave a comment

Your email address will not be published.

*



3 × 5 =